Perlu Perlindungan Perusahaan Pers dan Wartawan

166

Jakarta, BIJAK

Perkembangan yang semakin ketat dan tantangan para pengusaha Pers serta resiko wartawan yang bertugas di lapangan, Dewan Pers mengambil
sikap untuk menyampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Informatika dan informasi di gedung Dewan Pers, Jumat (3/4/2020.

Rapat yang dipimpin ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dengan para Pemimpin Redaksi dan Kementrian Informatika Informasi. Hasil rapat tersebut, Ketua Dewan Pers menyampaikan beberapa poin penting kepada pemerintah.

Usulan kepada Pemerintah untuk memberi sitimulus pada perusahaan Pers, berupa subsidi pembelian bahan baku, atau langkah pemberian keringanan pajak, khususnya media cetak akibat naiknya dolar US. Kondisi ini memicu kenaikan harga kertas, di lain pihak, perusahaan pers juga menghadapi menurunnya pendapatan dari iklan dan berkurangnya pembeli atau pembaca surat kabar, serta naiknya biaya operasional.

“Memasukkan wartawan dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas jaringan pengaman sosial, khususnya wartawan profesional dari media di daerah,” sebut M Nuh dalam siaran resminya, (3/4/2020).

Selanjutnya Dewan Pers menyampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Informatika dan Informasi, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkontribusi dalam perlindungan kerja wartawan, melalui bantuan alat perlindungan diri, bagi wartawan yang bertugas khususnya yang meliput Covid-19.

“Perang terhadap Covid-19, membutuhkan peran serta media dalam menyajikan informasi yang layak dipercaya. Media selayaknya menjadi rumah penjernih Informasi bagi publik. Informasi media tidak selalu selaras dengan informasi resmi pemerintah, karenanya diperlukan proses saling mengecek dan menguatkan,” jelasnya.

Redaksi

 

 

 



Bicarajakarta.com adalah media massa berbasis online, situs ini berisikan informasi dan kejadian-kejadian di Ibukota


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *