H.Junaedi Sebut Ada 113 Pulau, Kalau Parameternya Efesiensi Birokrasi Perlu Dievaluasi

177

Bupati Kepulauan Seribu, H Junaedi

Kepulauan Seribu, BIJAK

Terkait tidak adanya unit Suku Dinas (Sudiin) Gulkarmat di Kepulauan Serbu, sehingga dinilai gerakan petugas kurang maksimal, Bupati Kepulauan Seribu, H. Junaedi berharap Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) mengkaji ulang status Kasudin Gulkarmat di Kepulauan Seribu.

H.Junaedi mengatakan, kalau parameternya hanya melihat efesiensi birokrasi, tapi tidak melihat kondisi wilayah,  ada 113 pulau  yang jaraknya cukup jauh dari pulau ke pulau,  itu tidak bisa ditempuh dalam  24 jam. Maka hasil  outnya tidak efektif penanganan kebakaran dan penyelamatan  di Pulau Seribu. “Karena perlu sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan mumpuni,” terangnya.

Dikatakan, kalau hanya pembangunan Pos Gulkarmat yang skalanya tingkat RW, yang tidak mempunyai kewenangan, baik segi  anggaran dan sarana dan prasarana, perlu dievaluasi kajian struktur organisasinya. Yang saat ini  jumlah penduduk dan bangunan sudah banyak dan jarak antar pulau cukup jauh,” katanya  via WA  kepada bicarajakarta.com, Minggu (6/12/2020).

Bupati Kepulauan Seribu juga menegaskan, bahkan jumlah wisatawan setiap Sabtu dan Minggu, dan hari libur weekend cukup banyak, yang memerlukan antisipasi penanganan Gulkarmat.

Contoh saat ini juga situasi dan kondisi  cuaca di Kepulauan Seribu,  ngin Utara Barat Laut dan ombak cukup besar, dampak dari hujan lokal dan cuaca extrim yang sering terjadi setiap tahun. “Apalagi saat ini ada perubahan iklim yang akan terjadi Badai La Nina. Perlu kekuatan sarana dan prasarana, serta SDM yang cukup, untuk menghadapi masalah tersebut,” ungkap H.Junaedi.

Bupati Pulau Seribu juga membenarkan, agar Biro Ortala  mengkaji ulang, dikembalikannya Kasudin Gulkarmat, yang dulunya pernah ada di Kepulauan Seribu. Dalam hal ini, Kadis Gulkarmat harus mendukung, permasalahan yang ada di wilayah Kab. Pulau Seribu.

“Karena yang mengetahui isu, dan  fakta  serta  permasalahan dan solusi adalah Kepala Wilayah (Bupati, Camat dan Lurah),” tegas Bupati Kepulauan Seribu, Minggu 6/12/20).

Sementara bicarajakarta.com masih terus mengupayakan konfirmasi ke pihak Biro Ortala.

Penulis: Iwan HT



Mengulas Informasi Jakarta


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *