Oleh: Nurhalisa Alfia
Mahasiswi Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
20 September 2019 menjadi tanggal resmi diumumkannya DKI Jakarta
sebagai tuan rumah ajang bergengsi Formula E pada 2020 di Jakarta.
Pernyataan ini dumumkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Anies Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta pada Jumat 19 September 2019 pukul 16.00 WIB, di Lapangan Sisi Timur, Monas, Jakarta Pusat.
Untuk mendanai kejuaraan ini
Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan anggaran sebesar 1 Triliun yang dimasukkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerak Perubahan (APBD-P) 2019 dan APBD 2020.
Perjalanan menjadi tuan rumah dalam ajang kejuaraan balap dunia
ini membuat Pemprov DKI Jakarta harus melewati banyak rintangan dan opini
publik yang menjatuhkan.
Penyelenggaraan ajang bergengis ini tentunya menimbulkan pro dan kontra
di kalangan masyarakat. Situasi ini bermula sejak tahun 2019 yang lalu.
Pernyataan resmi bahwa Jakarta berhasil menjadi salah satu tuan rumah ajang balap internasional Formula E oleh Anies Baswedan melalui instagram pribadinya, berhasil membuat netizen Indonesia terkejut oleh berita tersebut.
Beberapa pengikut Anies memberikan selamat melalui kolom komentar di postingan tersebut. Tidak ada salahnya jika masyarakat turut bangga dengan kehebatan Anies yang berhasil menjadikan Jakarta sebagai salah satu kandidat ajang bergengsi ini. Hanya saja belum adanya kepastian dari pihak penyelenggara
Formula E sendiri, yaitu Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) perlu menjadi perhatian khusus saat itu.
Tidak berhenti di situ, Pemprov DKI juga melapor kepada Presiden terkait
hal ini. Pada pertemuan yang membahas agenda penyelenggaran Formula E di
Jakarta, Presiden mengapresiasi dan bersedia mendukung Anies. Rupanya
dukungan seperti ini juga turut diberikan oleh ketua DPRD Jakarta periode 2014-2015, Edi Marsudi dan Sadikin Aksa selaku ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI).
Tampaknya setelah mendapat banyak dukungan, Anies dan Pemprov DKI Jakarta semakin semangat untuk menyelenggarakan Formula E di Jakarta. Sampai pada akhirnya usaha Pemprov DKI berhasil menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah ajang Formula E.
Namun karena terlalu mengutamakan penyelenggaraan Formula E, Pemprov DKI kurang memperhatikan masalah banjir yang menjadi langganan
bencana alam bagi Jakarta. Hal ini memunculkan dugaan bahwa dana untuk menangani banjir di Jakarta sebesar Rp. 500 miliar telah dipangkas demi membangun sirkuit untuk Formula E.
Dugaan ini bahkan diperkuat dengan petisi yang ditandatangani lebih dari tiga ribu orang. Padahal urgent DKI Jakarta saat itu adalah bencana banjir yang kerap melanda DKI Jakarta, bukan Formula E.
Situasi yang tidak menguntungkan itu juga turut diperburuk dengan
masuknya pandemi di Indonesia pada awal 2020. Fokus Pemprov DKI kini
terbagi tidak hanya pada kesuksesan penyelenggaraan Formula E dan banjir saja.
Adanya pandemi menambah daftar panjang tugas yang harus diselesaikan oleh Pemprov. Akibat situasi tidak menguntungkan ini, penyelenggaraan Formula E yang telah direncanakan sejak tahun 2019 harus ditunda hingga tahun 2021.
Penundaan yang dilakukan oleh Pemprov membuat tanda tanya besar bagi publik,
terkhusus warga DKI Jakarta. Dari mana Pemprov mendapat dana sebanyak itu
hanya untuk membangun sirkuit, yang pada akhirnya tertunda? Atau jangan-jangan Pemprov turut mengalokasikan dana Covid-19 dalam penyelenggaraan Formula E?.
Kritik demi kritik tidak henti-hentinya ditujukan untuk penyelenggaraan
Formula E. Meski mendapat persetujuan dari banyak pihak yang berpengaruh,
seperti Presiden, tidak menjamin penyelenggaraan Formula E ini dapat berjalan lancar.
Selain masyarakat salah satu partai politik PSI (Partai Solidaritas
Indonesia) turut memberikan kritik pedas terhadap Pemprov DKI Jakarta, khususnya kepada Anies Baswedan. Melalui video yang diunggah pada laman twitter PSI, Giring Ganesha selaku ketua Plt partai mengkritik, bahwa Anies tidak transparan dalam
mengalokasikan dana.
Ia menambahkan bahwa Anies hanya berfokus pada penyelenggaraan Formula E saja, bukan pada penanganan Covid 19 yang jauh lebih penting. Tak segan-segan Giring bahkan mengatakan Anies pemimpin yang suka berbohong terhadap masyarakat. Pernyataan tersebut bahkan menjadi salah
satu trending twitter yang banyak diperbincangkan warga net.
Sejalan dengan pendapat Giring, kritikan lain dari PSI melalui Tsamara
Amany selaku ketua DPP PSI mengatakan, bahwa Anies hanya sibuk mengurusi penyelenggaraan Formula E dibanding Covid-19. Ia menambahkan bahwa Anies lebih mementingkan hal yang tidak penting dibanding membantu masyarakat yang mengalami kesusahan selama pandemi.
Sejak awal penyelenggaran Formula E, Pemprov seharusnya memikirkan
matang-matang bagaimana dampak yang bermunculan ketika ajang ini diputuskan akan digelar di DKI Jakarta. Opini publik yang turut memberikan kritik kepada Pemprov, juga perlu menjadi perhatian khusus sebagai bahan evaluasi dalam putusan selanjutnya.
Meskipun ajang bergengsi ini bisa mengenalkan DKI Jakarta
dan Indonesia di mata dunia, sehingga menambah devisa negara, bukan berarti
mengabaikan tugas penting dan membiarkan masyarakat bertanya-tanya serta kebingungan dengan penyelenggaraan Formula E dan penanganan Covid-19
menjadi hal yang tidak penting.
Meskipun pada akhirnya penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta ditunda hingga 2021 dan batal diadakan di Monas, tetap saja Pemprov perlu mempertimbangkan kembali putusan-putusan yang berkaitan dengan ini kedepannya.
Jangan sampai dampak putusan yang diambil membuat masyarakat
resah dan kebingungan. Selain itu ada baiknya Pemprov berfokus pada
penanganan Covid-19, terlebih penyelenggaraan Formula E ditunda diadakan, agar masyarakat dapat beraktifitas normal kembali.**
