Wakil Ketua KI DKI Luqman Hakim: Informasi Publik Harus Adaptif di Era Artificial Intelligence
JAKARTA,Bicarajakarta.com –
Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menyatakan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dapat mengoptimalkan distribusi informasi publik secara lebih luas, akurat, dan merata.
Menurut Luqman, tren konsumsi informasi oleh masyarakat saat ini telah bergeser secara signifikan ke platform berbasis kecerdasan buatan.
“Konsumsi informasi masyarakat di era AI saat ini mengalami perubahan, kalau dulu mungkin orang mengakses berita di website, tetapi saat ini justru bergeser ke AI Overview. Karena itu berita-berita yang ada di KI mesti dibuat dengan mempertimbangkan tren AI ini,” ujar Luqman dalam FGD bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik di Era AI : Peran Pers dan Media Siber”, Senin (5/10/2026).
Luqman menegaskan bahwa pelaksanaan FGD terkait AI menjadi momentum penting untuk memperoleh wawasan, masukan, dan rekomendasi dalam memperkuat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di era digital.
Terlebih, kata Luqman, KIP memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pers dan media, terutama dalam proses penyebarluasan informasi kepada publik.
“Melalui FGD ini, harapannya dapat menghasilkan catatan serta rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi dengan media, sehingga sosialisasi dan edukasi KIP semakin dikenal, dipahami, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.
Sementara itu, narasumber FGD, Ilona Juwita, menyampaikan bahwa AI kini telah bertransformasi menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam mencari berita.
Mengutip data Reuters Institute Digital News Report 2026, sebanyak 12 persen masyarakat Indonesia telah menggunakan AI Chatbot sebagai sumber berita mingguan, yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 dunia.
Selain itu, tingkat kepercayaan pengguna setelah mencoba AI mencapai 44 persen, dan lebih dari sepertiga (33 persen) masyarakat Indonesia mengakses ChatGPT setiap bulannya.
“Perubahan perilaku ini memicu fenomena zero-click, di mana 68 persen pencarian di AS pada awal 2026 berakhir tanpa klik ke situs web. Meskipun konten dikutip oleh AI, belum tentu menghasilkan traffic langsung ke media. Oleh karena itu, kita perlu beradaptasi dari sekadar SEO (Search Engine Optimization) menuju GEO (Generative Engine Optimization),” jelas Ilona.
Ilona menerangkan bahwa pergeseran metrik dari “klik” menjadi “dikutip” menuntut strategi baru. Dalam kerangka GEO, sistem AI mengutamakan fakta yang jelas, struktur teruji, serta kredibilitas tinggi dengan mengedepankan prinsip Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness.
Ilona menerangkan bahwa konten lokal justru memiliki peluang jauh lebih besar untuk dilirik AI (equalizer effect).
“Situs berita atau media lokal yang menyajikan reportase first-hand dan isu hyperlocal punya keunggulan struktural karena persaingan yang lebih rendah dan kekhasan informasi yang tinggi,” pungkas Ilona.
Senada dengan hal tersebut, Penerus Bonar menekankan pentingnya kolaborasi antara Komisi Informasi dan media dalam mengarusutamakan isu mengenai keterbukaan informasi publik.
Terlebih di era AI, kata Bonar, pendistribusian informasi atau berita secara masif berpotensi masuk ke dalam ekosistem pencarian berbasis AI, seperti AI Overview.
“Dengan kolaborasi dan pendistribusian informasi, berita di berbagai media, maka tentu saja punya potensi masuk dalam pencarian berbasis AI,” kata Bonar.
Meski begitu, Bonar menjelaskan bahwa penggunaan AI untuk memproduksi konten seperti berita tetap memerlukan verifikasi. Menurut Bonar, kehadiran AI hanya sebatas alat bantu.
“AI ini alat bantu saja, tetap butuh verifikasi. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab terhadap penulisnya, bukan AI,” tutur Bonar.
