Kemenhan–PWI Matangkan Diklat Bela Negara 200 Wartawan, Tekankan Disiplin dan Solidaritas
JAKARTA, BicaraJakarta.com —
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hari ini, Jumat (23/1/2026), telah memfinalisasi peserta dan seluruh kelengkapan Diklat Bela Negara Wartawan PWI menjelang keberangkatan pada 29 Januari 2026.
Finalisasi tersebut mencakup kesiapan sekitar 200 wartawan anggota PWI yang akan mengikuti pelatihan Bela Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan, Bogor, pada 29 Januari hingga 1 Februari 2026.
Para peserta diarahkan untuk mengambil pakaian dan berbagai kelengkapan kegiatan Bela Negara di Kantor PWI Pusat pada Rabu, 28 Januari 2026.
Selanjutnya, pada Kamis, 29 Januari 2026, peserta akan berangkat bersama-sama menggunakan bus dari Kementerian Pertahanan RI pada pukul 06.30 WIB.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan bersama PWI telah mematangkan rencana pelaksanaan Diklat Bela Negara bagi wartawan anggota PWI melalui rapat koordinasi yang digelar di Gedung A.H. Nasution, Kementerian Pertahanan RI, Rabu (21/1/2026).
Diklat Bela Negara ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Provinsi Banten. Sekretaris Jenderal PWI yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HPN 2026, Zulmansyah Sekedang menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu program strategis untuk memperkuat peran wartawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa lokasi pelatihan dipindahkan dari Akademi Militer Magelang ke Bogor karena padatnya agenda di Akmil Magelang yang menyebabkan jadwal kegiatan dengan PWI berbenturan.
“Karena agenda di Akmil Magelang padat dan berbenturan dengan jadwal PWI, maka pelaksanaan Diklat Bela Negara dialihkan ke Pusdiklat Bela Negara Kemenhan di Bogor agar kegiatan tetap berjalan optimal,” ujar Rico Sianturi.
Diklat Bela Negara ini disepakati melibatkan sejumlah pemateri strategis dari berbagai kementerian, lembaga, serta kalangan akademisi, termasuk dari Universitas Pertahanan. Program dirancang secara berjenjang dan terukur dengan fokus pada penguatan aspek bela negara.
Sejumlah agenda utama dalam retret ini antara lain kegiatan outbound, immersive learning, serta penyampaian berbagai materi nilai dasar bela negara yang dirancang untuk membangun mental, disiplin, kepemimpinan, dan solidaritas peserta.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua PWI Bidang Hankam TNI/Polri, Badar Subur, menjelaskan bahwa program Bela Negara ini disusun untuk membentuk wartawan yang tidak hanya profesional secara jurnalistik, tetapi juga memiliki ketangguhan mental dan solidaritas kebangsaan.
“Diklat Bela Negara ini menekankan penguatan mental, disiplin, dan solidaritas wartawan sebagai bagian dari pertahanan bangsa dan negara,” kata Badar Subur.
Ia menambahkan bahwa konsep kegiatan dirancang secara inklusif dan kolektif. Seluruh peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan bersama tanpa pemisahan tim guna membangun kebersamaan, solidaritas, dan komitmen bersama.
Dari sisi teknis, seluruh peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, peserta akan mengikuti kegiatan Diklat Bela Negara selama tiga hari. Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Sertifikat Bela Negara.
Sementara itu, Kepala Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Ferry Trisnaputra, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh pelaksanaan Diklat Bela Negara Wartawan PWI.
“Kami siap dan merasa terhormat bisa menyambut para wartawan PWI,” ujar Ferry Trisnaputra.
Rapat koordinasi pemantapan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus PWI, yakni Wakil Ketua PWI Bidang Hankam TNI/Polri Badar Subur, Wakil Ketua Bidang Organisasi Musrifah, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Kadirah, Wakil Ketua Satgas Anti Hoaks Mercys Charles Loho, serta Wakil Ketua Bidang Humas Akhmad Dani.
Dalam rangkaian persiapan tersebut juga ditegaskan tata tertib peserta, termasuk pembatasan penggunaan telepon genggam, larangan merokok di barak, serta pengaturan jam istirahat malam sebagai bagian dari pembinaan mental, disiplin, dan tanggung jawab kebangsaan.
