Caritas Indonesia Peringatkan Bahaya Perdagangan Orang di Wilayah Pascabencana Sumatera
JAKARTA,Bicarajakarta com –
5 Januari 2026 — Caritas Indonesia (KARINA KWI) mengeluarkan peringatan dini terkait meningkatnya risiko perdagangan orang dan migrasi tidak aman di wilayah pascabencana bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera. Wilayah-wilayah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai rentan menjadi sasaran predator yang memanfaatkan kondisi darurat dan kerentanan korban bencana.
Komite Migran, Pengungsi, dan Anti-Perdagangan Orang Caritas Indonesia menilai bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menciptakan krisis sosial dan psikologis. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga, mata pencaharian, bahkan dokumen penting seperti kartu identitas dan ijazah. Situasi ini memicu trauma, kebingungan, hingga keputusasaan yang membuka celah bagi praktik perdagangan orang.
Caritas Indonesia menegaskan bahwa warga terdampak bencana berada dalam posisi sangat rentan terhadap tawaran-tawaran mencurigakan berupa bantuan uang, pekerjaan, relokasi, hingga adopsi anak. Karena itu, negara dan seluruh elemen masyarakat sipil diminta hadir secara aktif memberikan perlindungan hukum dan pengawasan ketat di wilayah pengungsian maupun rumah-rumah warga terdampak.
Melalui Komite Divisi Migran, Pengungsi, dan Anti-Perdagangan Manusia, Caritas Indonesia mengingatkan bahwa seluruh lokasi pengungsian dan wilayah pemulihan harus dikawal agar tidak dimasuki pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pengalaman penanganan bencana sebelumnya, termasuk erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur, menjadi pelajaran penting bahwa kelengahan di fase pascabencana kerap berujung pada meningkatnya kasus perdagangan orang.
Sebagai langkah pencegahan, Caritas Indonesia merekomendasikan sejumlah upaya, antara lain sosialisasi masif mengenai bahaya perdagangan orang dan migrasi tidak aman di wilayah pascabencana. Kegiatan ini dilakukan bersama Komisi Keadilan dan Perdamaian – Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) di Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Sibolga, dan Keuskupan Padang. Selain itu, pemerintah didorong menjadikan isu ini sebagai program khusus Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah terdampak bencana.
Caritas Indonesia juga membuka hotline pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik perdagangan orang dan migrasi tidak aman melalui WhatsApp 0811-9996-728 atau email migran@karina.or.id.
Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Romo Fredy Rante Taruk, menegaskan bahwa pemberantasan perdagangan orang merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan 38 jaringan keuskupan di seluruh Indonesia, Caritas membuka peluang kerja sama lintas sektor untuk menciptakan iklim migrasi yang aman dan berkeadilan.
Sementara itu, anggota Komite sekaligus pendamping Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau di Batam, Romo Chrisantus Paschalis, mengingatkan bahwa wilayah pascabencana kerap menjadi ladang subur bagi calo dan jaringan perdagangan orang. “Pemulihan wilayah bencana membutuhkan waktu. Dalam masa itulah predator beraksi. Negara harus hadir melindungi warga yang kehilangan pekerjaan, orang tua, dan dokumen resmi,” ujarnya.
Anggota Komite Caritas Indonesia yang juga praktisi dan ahli hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, mengungkap sejumlah modus predator yang perlu diwaspadai masyarakat. Menurutnya, korban kerap ditipu oleh individu atau kelompok yang mengaku sebagai lembaga peduli bencana. Pelaku juga menggugah emosi ketidakberdayaan korban, seperti kehilangan orang tua atau tulang punggung keluarga, minimnya perhatian, hingga stigma sosial yang melekat pada korban bencana.
“Korban dijanjikan berbagai kemudahan, mulai dari pekerjaan, perlindungan, penghasilan, sekolah, hingga penyediaan dokumen resmi untuk bekerja dan pindah ke tempat lain,” jelas Dinna. Ia menambahkan, predator biasanya melumpuhkan daya kritis korban dengan cara mengisolasi dari lingkungan sekitar, menguasai pola pikir, mencegah korban melakukan verifikasi, memberikan uang, serta mendesak korban agar segera mengambil keputusan.
Dinna menegaskan perlunya kepekaan aparat pemerintah, relawan, media, dan masyarakat sipil dalam mengamati gerak-gerik mencurigakan di wilayah pascabencana agar korban tidak dikuasai oleh jaringan perdagangan orang.
Senada, anggota Komite Caritas Indonesia di Kupang, Suster Laurentina SDP, menilai korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Oleh karena itu, peran media massa sangat penting dalam menyebarluaskan kewaspadaan terhadap bahaya perdagangan orang dan migrasi tidak aman agar tragedi serupa tidak terulang di daerah lain.
Sejak bencana hidrometeorologi melanda Sumatera pada akhir November 2025, Caritas Indonesia bersama Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Sibolga, dan Keuskupan Padang telah terlibat aktif dalam pelayanan kemanusiaan. Berdasarkan laporan situasi per 3 Januari 2026, bencana tersebut diperkirakan berdampak pada lebih dari 3,3 juta jiwa, memaksa sekitar 1 juta orang mengungsi, dengan 1.157 korban meninggal, 165 orang hilang, dan sekitar 7.000 orang luka-luka. Tercatat 178.479 rumah rusak dengan berbagai tingkat kerusakan.
Selain pemantauan, Caritas Indonesia telah menyalurkan bantuan pangan, hygiene kit, shelter kit, serta membuka layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi ribuan warga terdampak di wilayah bencana.
