Jakarta, BIJAK
Pejabat publik hendaknya secara terbuka meluncurkan parameter keberhasilan bersamaan saat menggulirkan program kerjanya, terutama yang prioritas bersentuhan dengan pelayanan kepentingan masyarakat.
Demikian disampaikan Pemerhati Budaya, Suryadi, M.Si di Jakarta, Rabu (25/5/21. Menurutnya, hal tersebut penting dalam rangka edukasi budaya jujur yang inklusif dalam transparansi.
“Hal itu penting untuk mengimbangi berbagai kemajuan yang dicapai di bidang teknologi informasi berciri cepat dan efektif. Kita sudah terlalu lama membiarkan kemajuan teknologi meninggalkan jauh-jauh kemajuan sosial. Akibatnya banyak orang mudah berang dengan menggunakan ukuran masing-masing,” urai Suryadi.
Oleh karena itu, lanjut Suryadi, para pakar di bidang-bidang terkait program tersebut, juga harus menunjukkan kepekaan dan tanggung jawab kepakarannya.
Para pakar, hendaklah tanggap dan segera merespon di setiap kali ada pejabat publik menggulir ‘highlight’ programnya.
Saat ini, ulas Wasekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) itu, banyak pejabat publik yang di awal jabatannya mencanangkan ‘highlight’ program-program unggulannya.
Akan tetapi, hal itu tidak disertai detail apalagi parameter yang akan menjadi modal masyarakat untuk mengukur sukses dan tidaknya suatu program dijalankan.
“Di sini para pakar dapat mengambil peran membuat jernih di antara program di pejabat dan harapan masyarakat,” harap Suryadi.
Dia melihat tidak semua masyarakat paham akan hak dan kewajibannya, terkait dengan program yang telah digulirkan si pejabat publik.
“Atau bisa saja mereka tau tapi tidak mau tau. Celakanya ketika ada persoalan, mereka reaktif meletup mengecam-kecam. Lantas, muncul persoalan baru, berpolemik atau si pejabat publik membawanya ke ranah hukum, karena merasa terfitnah atau sakit hati,” urai Suryadi.
Untuk itu, Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPO) itu mengimbau, agar semua pejabat publik membasiskan diri pada kepentingan publik, mengingat memang sesungguhnya para pejabat itu hakikatnya dipercaya Negara untuk melayani publik, bukan membiarkan masyarakat terpenjara dalam ketidaktahuan.
“Saat ini kan sering kita dengar tentang 100 hari pertama program kerja si pejabat. Selanjutnya tentu ada pula target-target capaian kerja dalam kurun tertentu untuk suatu program, setahun dan akhir masa jabatan,” ungkap Suryadi.
Untuk mencerdaskan warga masyarakat dan agar mereka tidak ngawur asal ngomong, pejabat publik hendaknya segera pada saat menggulir programnya, pada saat itu juga menyatakan siap dinilai publik berdasarkan ukuran-ukuran yang bisa dipahami oleh publik.
Suryadi berpandangan, dengan membiasakan seperti itu, keuntungan akan diraih bersama baik si pejabat, warga dan Pemerintah.
Kalau masyarakat cerdas, harap Suryadi, kontrol akan berjalan proporsional. Semua itu akan memunculkan suasana kerja dan komunikasi yang muara akhirnya pada bangsa yang produktif.
Editor: Simpang
